Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

23 May

62
Written by Super User
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

CILACAP - Rabu, 23 Mei 2018 bertempat di Ruang Sidang Wijayakusuma dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Acara diikuti oleh seluruh hakim, pejabat struktural, fungsional serta ASN Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A.

20180523 sosialisasi perma 3 2018 foto.1

Bertindak sebagai pemateri Bapak Jon Effreddi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A, yang menyampaikan materi sebagai berikut:
­- e-Court adalah pendaftaran perkara secara online, mendapatkan e-Skum secara online, pembayaran online, melakukan konfirmasi pembayaran secara online dan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan secara online.
­- Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
­- Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi.
­- Proses Pendaftaran Perkara Elektronik:
o Meliputi pendaftaran perkara dan pengiriman semua dokumen.
o Semua pendaftaran perkara akan dilakukan secara elektronik. Penggugat yang tidak memiliki akses elektronik juga tetap dilayani secara elektronik dan dokumen manual juga akan diolah secara elektronik.
o Penaksiran Biaya perkara juga akan dilakukan secara elektronik dengan modul E-SKUM.
­- Pemanggilan Elektronik:
o Dilakukan ke domisili elektronik pihak yang telah menyetujui untuk dipanggil secara elektronik.
o Penggugat yang memasukkan gugatan secara elektronik akan dianggap menyetujui untuk dipanggil secara elektronik.
o Tergugat, Termohon, pihak lain yang telah menyetujui secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik.
o Kuasa hukum wajib memperoleh persetujuan tertulis dari principal untuk beracara secara elektronik.
o Biaya pemanggilan elektronik dibebankan kepada para pihak, namun sebagai biaya proses, maka ke depannya sistem tidak akan mengenakan biaya, apabila dokumen dikirim secara elektronik.
o Apabila tergugat tidak menyetujui pemanggilan secara elektronik, maka dilakukan pemanggilan secara konvensional dengan biaya yang berbeda.
o Apabila terpanggil berada di luar yurisdiksi pengadilan pemanggil, maka pengiriman tetap dilakukan secara elektronik dan menembuskannya kepada pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas domisili pihak tersebut.
o Pengadilan yang menerima tembusan akan mencatat penerimaan surat tersebut dalam daftar yang dibuat untuk itu.
o Dalam hal tergugat ada di luar negeri, maka diatur lebih lanjut oleh Panitera Mahkamah Agung sesuai dengan Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata (rogatory).
o Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita dengan menggunakan media Sistem Informasi Pengadilan. (RNP)

20180523 sosialisasi perma 3 2018 foto.2   20180523 sosialisasi perma 3 2018 foto.3

Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A Gelar Upacara

21 May

57
Written by Super User
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

CILACAP - Senin, 21 Mei 2018 dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang Ke-110, Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A melaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh hakim, pejabat struktural, fungsional, Pelaksana serta tenaga honorer. Upacara yang berlangsung hikmat tersebut bertempat di halaman Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A dengan komandan upacara Ari Priyambodo, S.H. dan Inspektur Upacara Plh. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A Catur Prasetyo, S.H., M.H.

20180521 upacara harkitnas foto.1   20180521 upacara harkitnas foto.2

Dalam kesempatan upacara kali ini, Inspektur Upacara membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dimana dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini mengusung tema "Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia di Era Digital". Bangsa Indonesia harus bisa bersaing dengan negara lain karena teknologi saat ini yang jauh lebih berkembang. Indonesia akan rugi jika tidak memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kepentingan bangsa. Digitalisasi di berbagai bidang ini juga membuka jendela peluang dan ancaman yang sama. Ia akan menjadi ancaman jika hanya pasif menjadi pengguna dan pasar, namun akan menjadi berkah jika kita mampu menaklukkannya menjadi pemain yang menentukan landskap ekonomi berbasis digital. (RNP)