Rapat Bulanan Periode Bulan September 2018

24 Sep

31
Written by Super User
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

CILACAP - Senin, 24 September 2018 bertempat di Ruang Sidang Wijayakusuma dilaksanakan Rapat Bulanan Periode Bulan September 2018. Rapat yang dimulai pukul 08.30 WIB diikuti oleh Hakim, Calon Hakim (Cakim), Pejabat Struktural, Fungsional serta Pelaksana.

20180924 rapat bulan september 2018 foto.1

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A Jon Effreddi, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A Jon Effreddi, S.H., M.H. menyampaikan:
1. Sampai dengan hari ini Senin, 24 September 2018 kinerja SIPP kita 89,45% menurun jika dibandingkan dengan minggu kemarin yang mencapai 90%. Diingatkan kembali kepada seluruh user SIPP, bahwa tidak hanya kinerja yang perlu diperhatikan, tetapi kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian SIPP juga wajib diperhatikan.
2. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP(MIS) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan monitoring data perkara yang di input dalam Aplikasi SIPP. Terdapat e-doc tuntutan yang belum diinput dalam SIPP yaitu 279/Pid.B/2018/PN Clp dengan PP Sdr. Sudarso dan 265/Pid.Sus/2018/PN Clp dengan PP Sdr.Irwan Kurnia, e-doc tuntutan tersebut akan diinput ke dalam SIPP pada hari ini juga.
3. Bahwa yang dilakukan penilaian terhadap perkara Gugatan Sederhana tersebut adalah ada/tidaknya nilai obyek sengketanya. Jadi Nilai obyek sengketa harus diinput ke dalam SIPP.
4. Perusahaan dalam beracara apabila diwakilkan oleh bagian hukum/legalnya maka hanya diperlukan surat tugas saja, tidak perlu memakai surat kuasa. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten bila diwakilkan oleh Bagian Hukum, maka perlu melampirkan surat tugasnya saja. Tetapi apabila perusahaan/Pemkab mengajukan permohonan misalnya permohonan konsinyasi, maka yang menandatangani harus sesuai yang tercantum dalam AD/ART yaitu Direksi/Bupati/minimal Sekda untuk Pemkab, tidak diperbolehkan ditandatangani Bagian Hukum/Legal.
5. PTSP harus dilaksanakan secara maksimal, telah dikeluarkan SK bagi petugas PTSP yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Petugas PTSP harus selalu berada di PTSP setiap hari sampai dengan pukul 14.30 WIB.
6. Panitera harus melakukan pengawasan melekat, kepada bawahannya, baik Panmud, PP, JS/JSP. Apabila ada kendala/permasalahan laporkan ke KPN.
7. Kita harus selalu memperhatikan kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor.
8. Penyerapan DIPA 03 sebesar 57,82%, output yang sisa anggaran belum terserap maksimal adalah output penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan (zitting plaatz).
9. Penyerapan DIPA 01 sebesar 65%, pemeliharaan gedung penyerapannya masih rendah, PTIP dihimbau untuk membuat perencanaan terkait penyerapan anggaran tersebut.
10. Usulan untuk PHI untuk diajukan kembali.
11. Perkenalan Hakim yang baru dimutasi ke PN Cilacap Bpk. Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. diucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar PN Cilacap.
12. Kepada seluruh Hakim, dan ASN untuk selalu menjaga integritas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan ASN wajib menjaga kemandirian peradilan.
13. Terkait penyelenggaraan acara PTWP, MA tidak pernah menarik dana untuk penyelenggaraan PTWP, pembiayaan PTWP murni hanya dari iuran per bulan yang disetorkan oleh seluruh warga pengadilan.
14. Dengan adanya Cakim di PN Cilacap, kita semua harus membimbing cakim dengan baik, mereka calon pimpinan pengadilan dan MA di masa depan.
15. Pengawasan Bidang diaktifkan kembali dan dilaporkan ke KPN.
16. Perlu diagendakan Wasmat ke Nusakambangan.
Rapat ditutup pada pukul 09.50 WIB. (RNP)

20180924 rapat bulan september 2018 foto.2   20180924 rapat bulan september 2018 foto.3

Sosialisasi e-Court: Memahami Peradilan Elektronik, Manfaat, dan Tantangan Dalam Praktik

07 Sep

67
Written by Super User
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

CILACAP - Jumat, 7 September 2018 bertempat di Ruang Sidang Wijayakusuma, Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A bekerjasama dengan DPC Peradi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan sosialisasi "e-Court: Memahami Peradilan Elektronik, Manfaat, dan Tantangan Dalam Praktik". Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan diikuti oleh seluruh hakim, pejabat struktural, fungsional, karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A, seluruh anggota DPC PERADI Kabupaten Cilacap serta tamu undangan. Bertindak sebagai narasumber Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A, Jon Effreddi, S.H., M.H., yang menyampaikan materi. Pada acara tersebut pula dilakukan Simulasi Pendaftaran e-Court dengan pemateri Bagus Wisnu Mardheo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A.

20180907 sosialisasi e court foto.1

e-Court merupakan sistim daring (online) yang diberlakukan MA sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. e-Court adalah pendaftaran perkara secara online, mendapatkan e-Skum Secara online, Pembayaran online, melakukan konfirmasi pembayaran secara online dan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan secara online. Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi. Terobosan ini memiliki keterkaitan langsung dengan visi pembaruan peradilan, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, salah satunya bercirikan kemodernan dengan dukungan teknologi informasi terpadu. Kehadiran e-Court untuk mempermudah layanan kepada masyarakat. Selain itu, e-Court juga berfungsi untuk menyederhanakan pelayanan. Saat ini yang bisa mendaftar adalah advokat yang telah mendapatkan validasi Mahkamah Agung (MA). Untuk mendapatkan validasi, advokat harus mendaftarkan diri dengan kartu tanda anggota (KTA), KTP, dan berita acara sumpah.

20180907 sosialisasi e court foto.2   20180907 sosialisasi e court foto.3