Nilai IKM Pengadilan Negeri Cilacap merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangannya kepada publik yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Cilacap. Lanjut
e-Court Mahkamah Agung RI e-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Court Mahkamah Agung RI dapat diakses melalui tautan https://ecourt.mahkamahagung.go.id Lanjut
Mekanisme Gugatan Sederhana Video dan informasi tata cara beracara untuk kategori perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA. Lanjut
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA. Lanjut
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA secara online. Lanjut
SIWAS Mahkamah Agung RI Laporkan pelanggaran kode etik Aparatur Pengadilan melalui tautan https://siwas.mahkamahagung.go.id Lanjut
Stop Gratifikasi Stop Gratifikasi Lanjut

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

aduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum1Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut
 

Bekerja
Cerdas, Akuntabel, Keterbukaan, Ramah, dan Amanah
(CAKRA)

  • GEDFUNG DEPAN.jpg
  • RUANG SIDANG CAKRA.jpg
  • PN CILACAP TAMPAK DEPAN.jpg
  • PERPUSTAKAAN.jpg
  • TAMPAK SAMPING.jpg
  • WhatsApp_Image_2021-02-15_at_155544.jpeg
  • AREA MEROKOK.jpg
  • RUANG SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN.jpg
  • arsip.jpg
  • WhatsApp_Image_2021-02-15_at_155545.jpeg
  • RUANG SIDANG NENGGALA.jpg
  • RUANG PERPUSTAKAAN.jpg
  • TAMAN MEJA BUNDAR.jpg
  • PARKIR RODA 2 (1).jpg
  • MUSHOLA.jpg
  • RUANG KEPANITERAAN PIDANA.jpg
  • RUANG SUBBAG ORTALA.jpg
  • RUANG SUBBAG PTIP.jpg
  • RUANG KEPANITERAAN PERDATA.jpg
  • PELAYANAN_TERPADU.jpg
  • RUANG KEPANITERAAN HUKUM.jpg
  • RUANG POSBAKUM.jpg
  • RUANG SIDANG ANAK.jpg
  • RUANG TUNGGU SIDANG 1.jpg
  • WIJAYAKUSUMA.jpg
  • RUANG TUNGGU LOBI.jpg
  • GEDUNG PN CILACAP.jpg
  • LAYANAN PENYANDANG DIFABILITAS.jpg
  • RUANG MEDIASI.jpg
  • RUANG RAPAT.jpg
  • RUANG KAUKUS TAMPAK LUAR.jpg