CILACAP – Senin, 1 Agustus 2022 di ruang Teleconference Pengadilan Negeri Cilacap, telah dihadiri kegiatan Sosialisasi MoU & Penegakan Hukum serta Implementasi E-Tilang Terpadu secara daring. Acara dibuka pada pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh Bapak Hendri Tobing, S.H., M.H selaku Ketua PN Cilacap, Bapak Budi Saryono, S.H selaku Panitera Muda Pidana PN Cilacap dan Bapak Nur Khozin selaku penanggungjawab Tilang di PN Cilacap.  Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, selanjutnya sambutan oleh ibu Sri Suhartini Kabiro Keuangan Kejaksaan dan Ibu Ariyani Departemen Head Bank Rakyat Indonesia.

Selanjutnya memasuki acara inti, materi sosialisasi dipaparkan oleh Ibu Murtiningsih, S.H., M.H dari Kejaksaan RI. Dasar hukum sosialisasi ini berdasarkan Nota Kesepahaman / MoU dan PKS antara Polri, Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung pada 23 Maret 2021. Hal ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan penegakan hukum dibidang LLAJ. Kegiatan ini meliputi, pengakan hukum, tukar menukar data dan pengembangan sistem secara elektronik dalam upaya penegakan hukum dibidang LLAJ dan kegiatan lain yang telah disepakati. Salah satu poin menarik dalam kerjasama ini adalah terkait dengan refund atau pengembalian uang Tilang yang telah dibayarkan sebelum sidang, maka uang tersebut akan dikembalikan secara otomatis ke rekening pembayar. Selain itu pembayaran tilang selain melalui VA BRI, dapat juga dilakukan secara manual melalui Kantor Bank BRI terdekat dengan surat pengantar dari Kasi Jampidum. Secara pelaksanaan, terdapat 3 (tiga) proses yang dilalui dalam penegakan hukum pelanggaran LLAJ meliputi Penindakan, Persidangan san Pelaksanaan Putusan / Eksekusi. Lebih rinci lagi, hal ini diejawantahkan dengan penggunaan aplikasi E-Tilang oleh Polisi selaku penindak, kemudian data tersebut ditransmisikan untuk dipertukarkan antara penegak hukum. Kemudian terkait dengan monitoring evaluasi dilakukan dengan dibuatnya Berita Acara Validasi dan Rekonsiliasi (Pasal 25 PKS). Terkait dengan implementasi E-Tilang ini juga harus didukung dengan sosialisasi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali dengan sasaran Aparat Penegak Hukum dan masyarakat secara luas yang biayanya dibebankan kepada masing2-masing institusi penyelenggara.

 

Selanjutnya pemapaean disampaikan oleh Kompol Davis, S.IK., M.IKom, selaku Kepala Ditgakkum Kepolisian Republik Indonesia. Mulai terjadi perubahan paradigma tilang secara konvensional kearah tilang secada elektronik. Sehingga terjadinya pungli ataupun debat kusir dalam penindakan tilang di jalan raya dapat dihindarkan. Hal ini tidak terlepas daripada integrasi ETLE kedalam E-Tilang. Dimana saat ini ETLE tidak hanya menggunakan kamera statis akantetapi kamera dinamis. Sehingga penindakan akan lebih optimal.

 

Selanjutnya pemaparan disampaikan oleh Chandra, S.H dari Mahkamah Agung  Republik Indonesia mengenai mekanisme sidang tilang di Pengadilan Negeri. Dasar hukum pelaksanaan sidang tilang adalah UU Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHAP, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Perma 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan sidang tilang di Pengadilan.

 

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanyajawab dan ditutup pada pukul 12.30 WIB.