Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A

20 Mar

CILACAP – Rabu, 27 Februari 2019 bertempat di ruang wijayakusuma Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A dilaksanakan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan. Bertindak sebagai Pemateri yaitu Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A Bapak Jon Effreddi,SH.,MH dan Bapak Akhmad Budiawan,SH.,MH. Acara diikuti oleh seluruh Hakim, Calon Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A.
“Benturan Kepentingan” (conflict of interest) diartikan sebagai situasi atau kondisi dimana Penyelenggara Negara yang karena jabatan/posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas putusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan citra Pengadilan.
Benturan Kepentingan dalam Lembaga Pengadilan, seringkali terjadi dalam situasi yang berbeda-beda seperti :

    1. Situasi yang memberikan akses khusus kepada salah seorang Aparatur Pengadilan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan. Misalnya adanya Proyek Pengadaan Barang/Jasa atau Proyek Pembangunan, yang terkait dengan jabatannya, dimana kewenangan penilaian suatu obyek yang berhubungan dengan kualifikasi rekanan, berada pada diri penilai. Dalam hal seperti ini, pihak Pemangku Keputusan sebaiknya mengundurkan diri dan tidak melibatkan diri dalam mengambil keputusan.
    2. Situasi dimana terdapat hubungan kekeluargaan dan pertemanan/persahabatan, yang memiliki kepentingan atas keputusan hakim dan atau tindakan Aparatur Pengadilan dengan jabatannya di Pengadilan tersebut.
    3. Situasi yang menyebabkan Aparatur Pengadilan menerima gratifikasi atau pemberian atau penerima hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
    4. Situasi dimana terdapat hubungan keluarga dekat antara Aparatur Pengadilan dengan pihak lain/pihak-pihak berperkara yang memiliki kepentingan atas keputusan dan atau tindakan Aparatur Pengadilan tersebut sehubungan dengan jabatannya di Pengadilan.

Sosialisasi Bentur 1   Sosialisasi Bentur 2

    Sumber benturan kepentingan adalah meliputi :
  1. Adanya perangkapan jabatan, dimana Aparatur Pengadilan Negeri memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya di Pengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
  2. Adanya hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Aparatur Pengadilan Negeri dengan pihak yang terkait dengan kegiatan penyelesaian kasus/perkara di Pengadilan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
  3. Adanya gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Aparatur Pengadilan dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme.
  4. Adanya kelemahan sistem pengawasan di lembaga pengadilan, dan kepentingan pribadi (vested intrest) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. (RNP)

Sosialisasi Bentur 4   Sosialisasi Benturan 3